Sistem dan Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia

Menggerakkan pembangunan nasional secara berkelanjutan serta merata di Indonesia memang sangat dibutuhkan anggaran dana yang selalu bertambah setiap tahunnya. Dana yang didapatkan untuk bisa menggerakkan pembangunan nasional tersebut asalnya adalah dari berbagai macam sumber pendapatan negara seperti perpajakan.

Karena pendapatan dari pajak yang dinilai paling memberikan porsi yang sangat signifikan di dalam pendapatan negara, maka perpajakan sendiri mendapatkan perhatian khusus dan serius dari pemerintah di dalam pelaksanaannya. Salah satu keberhasilan pemerintah dalam perpajakan yaitu pajak amnesti yang pada tahun 2016 sangat berdampak besar terhadap pendapatan pajak bagi negara. Total dari pendapatan pajak dari adanya program pajak amnesti tersebut hampir senilai 100 Triliun Rupiah. Tentunya hal tersebut memberikan dampak positif terhadap pembangunan nasional negara Indonesia.

Pajak sendiri sifatnya wajib, yakni akan mewajibkan siapa saja yang telah dinyatakan sebagai orang yang wajib pajak secara undang-undang dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku dengan berdasar hukum. Karena sifat pajak tersebut wajib, maka pajak haruslah mendapatkan payung hukum dari pemerintah sendiri supaya ketentuan ini dapat dipatuhi dan juga dapat dipertanggungjawabkan bagi seluruh pihak yang berkaitan.

Selain itu juga payung hukum berguna untuk memberikan keamanan serta ketegasan di dalam menjalankan praktiknya. Supaya kegiatan pajak di Indonesia bisa dijamin keberlangsungannya yang secara baik dan adil, maka pajak harus berdasar atas dasar hukum yang sesuai dengan jenis pajak uang sudah ditetapkan.

Apa itu Pajak?

Pajak merupakan kontribusi yang sifatnya wajib yang diberlakukan kepada siapa saja yang wajib membayar pajak pada negara. Ketika pembayaran pajak, maka dari negara sendiri tidak ada imbalan secara langsung untuknya. Sifat pajak adalah memaksa, kemudian hasil dari pungutannya haruslah dipakai kepentingan dan keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

Penggolongan Pajak

Pajak di Indonesia dikategorikan ke dalam 3 hal. Hal pertama adalah berdasarkan atas golongan atau cara pemungutan pajak, seperti pajak langsung dan pajak tak langsung. Hal kedua adalah berdasarkan atas sifatnya yaitu pajak yang bersifat subjektif dan pajak bersifat objektif. Dan yang ketiga adalah berdasarkan atas lembaga pungutannya yaitu pajak pusat dan juga pajak daerah.

Sistem Perpajakan di Indonesia

Sudah dari tahun 1983, sistem pemungutan pajak sudah dirubah oleh pemerintah Indonesia yang pada awalnya memakai official assessment atau digunakan di era kolonial Belanda, dan saat ini menjadi self assessment. Lalu apa perbedaan antara keduanya?

Salah satu perbedaan dati dua sistem perpajakan tersebut terlihat dari wewenang menetapkan jumlah pajak terutang. Apabila pada sistem official assessment, maka wewenang penetapan jumlah pajak terdapat di tangan pemerintah. Sedangkan sistem perpajakan self assessment, maka wewenang penetapannya terdapat pada wajib pajak.

Upeti Sebagai Cikal Bakal Pajak

Pajak pada era pra kolonial atau sebelum Belanda masuk dikenal dengan sebutan upeti. Yang memungut upeti adalah raja yang kemudian dipakai guna kepentingan pribadi serta operasional di kerajaan. Misalnya untuk membangun istana atau juga untuk membiayai rumah tangga di kerajaan. Sedangkan jenis pajak yang di era sekarang berlaku adalah pajak candu dan juga pajak tol.

Perpajakan di Indonesia Masa Belanda

Indonesia mengenal perpajakan modern saat dijajah oleh Belanda dan Inggris. Salah satu contoh jenis pajak yang sampai saat itu masih berlaku ialah pajak rumah tinggal yang kemudian diberlakukan tahun 1839 dan juga pajak usaha. Selain itu, tarif pungutan pajak juga telah dibeda-bedakan oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu yang didasarkan pada kewarganegaraan wajib pajak.

Misalnya saat tahun 1885, bagi warga Asia dikenai kenaikan pajak sebesar 4%. Sedangkan di masa kemerdekaan, penjajahan Inggris dan Belanda sudah memperkenalkan sistem pemungutan pajak secara sistematis.

Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia

Setelah kita ketahui sejarah tentang perpajakan di Indonesia, maka kita juga harus tahu tentang dasar hukum perpajakan di Indonesia di era kemerdekaan sekarang. Nah, untuk lebih lanjut simak penjelasannya di bawah ini.

  • Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23A

Dari banyaknya undang-undang yang mengatur terkait perpajakan di Indonesia, maka UUD 1945 pasal 23A inilah induk dari segala sumber hukum perpajakan di Indonesia. UUD 1945 Pasal 23A ini telah membahas tentang aturan-aturan dalam hal keuangan negara. Mulai dari penyusunan anggaran belanja, perpajakan sampai dengan mata uang negara.

Sedangkan peraturan yang secara khusus membahas perpajakan ada pada pasal 23A dengan bunyinya “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Sedangkan dari isi pasal 23A tersebut sangat jelas bahwa pasal tersebut adalah sumber hukum paling utama dari seluruh peraturan yang menetapkan aturan tentang sistem serta tata cara perpajakan di Indonesia.

Jika kita melihat pajak yang berlaku di Indonesia, maka tentu saja kita sudah mengenal banyak jenis pajak yang pada umumnya selalu kita bayar setiap tahunnya. Mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Penghasilan (PPh). Masing-masing dari jenis-jenis pajak tersebut secara hukum telah diatur secara terpisah yang berdasarkan atas undang-undang yang berbeda.

Pemisahan atas aturan hukum tersebut dikarenakan masing-masing pajak punya ruang lingkup yang berbeda-beda. Dengan demikian, maka akan membutuhkan penyesuaian peraturan yang dibuat secara tepat. Setiap peraturan undang-undang tentang perpajakan secara menyeluruh pada dasarnya adalah bentuk tindak lanjut dari sumbernya yaitu undang-undang 1945 pasal 23A.

 

  • Undang-undang No 6 Tahun 1983

Dasar hukum perpajakan di Indonesia yang berikutnya adalah UU No 6 tahun 1983 yang berusikan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang kemudian diperbarui ke dalam UU No. 16 Tahun 2000.

  • Undang-undang No 17 Tahun 2000

Di dalam undang-undang tersebut berisikan tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang sebelumnya juga telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983.

  • Undang-undang No 18 Tahun 2000

Di dalam UU No 19 Tahun 1983 tersebut berisikan tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang sebelumnya juga pernah tercantum di UU No 8 tahun 1983.

  • Undang-undang No. 19 Tahun 2000

Undang-undang tersebut menyebutkan tentang penagihan pajak serta surat paksa dulunya diatur dalam UU No 19 Tahun 1997.

  • Undang-undang No 14 Tahun 2002

Di dalam UU No. 14 Tahun 2002 tersebut membahas tentang Pengadilan Pajak.

Asas Perpajakan di Indonesia

Selain punya dasar hukum, pajak juga punya asas-asas yang sangat jelas, seperti berikut ini:

  • Asas Ekonomis
  • Asas Finansial
  • Asas Umum
  • Asas Yuridis
  • Asas Sumber
  • Asas Wilayah atau Teritorial
  • Asas Kebangsaan atau Nasionalitas

Demikian ulasan tentang sistem dan juga dasar hukum perpajakan yang ada di negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita sebaiknya patuh membayar pajak untuk kemajuan bangsa dan kemakmuran rakyat. Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk Anda.

Free Konsultasi Software Accurate di Whatsapp 081281091718 – Karunia

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *