Jenis-jenis Perpajakan Online Shop

Dewasa ini, bisnis memang semakin menjamur di masyarakat. Namun, jika dibandingkan dengan bisnis konvensional, bisnis online shop kini semakin banyak diminati. Bahkan, tidak hanya kalangan orang dewasa yang memulai bisnis online shop, namun kalangan remaja juga sudah memulai bisnis ini. Hal ini dikarenakan berjualan produk melalui online sangat mudah dilakukan. Bahkan, berjualan online juga ada banyak keuntungan. Seperti halnya lebih mudah dalam melakukan promosi.

Dari sekian banyak jenis bisnis online shop, salah satu yang paling banyak diminati yaitu jual beli barang dan jasa. Jual beli barang dan jasa online ini biasa dikenal dengan E-Commerce. Bisnis online shop ini pada praktiknya bisa dilakukan melalui market place. Semakin mudah proses promosi online shop, karena kini pengguna internet dan sosial media semakin meningkat.

Dengan semakin banyaknya bisnis online shop, kini pemerintah berinisiatif untuk memberikan perpajakan online di Indonesia, karena mampu memberikan penghasilan yang besar. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai jenis-jenis perpajakan online shop, simak ulasannya berikut ini.

Persamaan Aspek Perpajakan Online Shop dan Konvensional

Jika dilihat dari transaksi e-Commerce dengan perdagangan konvensional, secara regulasi keduanya tidak memiliki perbedaan pada aspek perpajakan. Pasalnya objek pajak dari keduanya sama yaitu dari penghasilan itu sendiri. Penjual dikenakan Wajib Pajak pada setiap tambahan penghasilan yang diterima, selain itu penjual juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena termasuk dalam kategori penyerahan barang atau  jasa kena pajak di daerah pabean wilayah hukum NKRI.

Jika dibandingkan dengan sistem pajak toko retail, sistem pajak online memiliki sistem yang sama. Meski begitu, keduanya memiliki perbedaan yang terletak pada adalah sarana atau media yang digunakan. Namun, saat ini membayar pajak bisa dilakukan secara online. Namun, untuk membayar pajak secara online ini, Anda harus melaporkan melalui laporan pajak online E-Filling.

Potensi Pajak Bisnis Online

Kini gaya hidup para pelaku bisnis semakin berubah karena sudah memasuki era tekhnologi, sehingga tak heran jika kini para pelaku bisnis berpindah ke transaksi online untuk mendapatkan omzet  sampai milyaran rupiah. Dengan potensi penghasilan yang besar seperti itu, sebagian penghasilan harus harus diambil untuk menjadi pemasukan pajak. Potensi pajak bisnis online dibagi menjadi dua yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh), untuk penjelasan lengkapnya mengenai dua potensi pajak bisnis online, simak ulasannya berikut ini.

  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Aturan mengenai batasan pengusaha kena pajak atau PKP telah ditentukan oleh pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2014, adapun aturan tersebut berisi “pengusaha yang omzetnya mencapai Rp 4,8 miliar per tahun”. Sehingga, bagi pelaku bisnis online yang memiliki omzet mencapai jumlah tersebut, maka pada setiap transaksinya wajib memungut PPN.

Hal yang cukup sulit terdeksi dalam perpajakan online yaitu belum adanya kepastian pada setiap transaksi online yang dilaksanakan pengusaha e-commerce  telah memungut PPN di dalamnya dan menyetorkan ke kas negara. Karenakan transaksi e-commerce dengan transaksi konvensional ini memiliki perbedaan yang cukup jauh.

  1. Pajak Penghasilan (PPh)

Dalam transaksi online, pembisnis online tidak hanya diwajibkan untuk membayar pajak pertambahan nilai (PPN). Namun, pembisnis online juga diwajibkan untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh). Aturan khusus mengenai perlakuan PPh atas pengusaha e-commerce saat ini memang resmi diberlakukan, sehingga dalam pelaksanan PPh ini mengikuti ketentuan pajak penghasilan secara umum.

Berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013, pengenaan pajak khusus untuk pelaku pengusaha online shop dan toko konvensional disamakan. Lebih jelasnya peraturan tersebut berisi tentang “Perlakuan pajak pengusaha e-commerce dengan penghasilan atau omzet bruto tidak melebihi Rp 4,8 milliar, sehingga dikenakan pajak sama dengan pajak UMKM 1% dari omzet”.

Pada dasarnya pengenaan perpajakan online sudah berlaku sejak lama ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan, penegasan kegiatan e-commerce sudah diatur dalam dua kegiatan besar, yaitu:

  • Classified Ads

Classofoed Ads merupakan jasa layanan pasang Iklan di situs online untuk memajang produk atau jasa. Biasanya, penggunaan iklan ini berupa teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan Iain-lain bagi pengiklan yang disebarkan secara online.

Dalam bisnis online, ada beberapa pihak yang terkait seperti pemilik situs penyedia layanan iklan, pengiklan dan pengguna iklan. Dalam kegiatan classified ads, terdapat kewajiban PPh dan PPN. Hal ini bertujuan agar materi promosi barang dan atau jasa bisa semakin ditunjang dengan baik.

  • Online Marketplace

Online Marketplace merupakan penyedia layanan jual beli online dalam bentuk tempat kegiatan usaha berupa toko online. Toko online inilah yang nanatinya menjadi tempat bertemuanya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam transaksi ini, pihak-pihak yang terkait meliputi pemilik toko online, penjual dan pembeli.

Kewajiban PPh dan PPN juga berlaku pada kegiatan ini. Namun, kedua kewajiban tersebut memiliki perbedaan. PPh dikenakan pada penjual karena adanya barang yang terjual dan PPN dikenakan kepada pembeli pada saat perpindahan barang melalui marketplace.

Siklus Proses Bisnis Toko Online

Siklus proses bisnis toko online sebagai berikut:

  • Agar banyak calon penjual dan pembeli mendaftar sebagai anggota, penyelenggara market place mempromosikan situs nya dengan membuka pendaftaran secara gratis.
  • Di situs online shop, transaksi jual beli bisa dilakukan oleh calon penjual dan pembeli.
  • Pembayaran transaksi lebih mudah, karena melalui rekening pemilik online shop. Di mana pemilik online shop ini menjamin transaksi jual beli melalui sistem online tersebut bisa berlangsung aman.
  • Pembeli akan mentransfer uang kepada online shop, setelah itu penjual mengirim barang kepada pembeli. Setelah pembeli sudah menerima barang tersebut, uang yang ditransfer ke online shop akan dikirim ke rekening penjual.

Pengertian dan Cara Menghitungnya

Perpajakan online tidaklah serepot yang dibayangkan kebanyakan orang, asalkan pembisnis online tersebut mau meluangkan waktu untuk mencari informasi. Perhitungan pajak penghasilan dari  perorangan dan badan usaha sudah dipermudah oleh pemerintah, sehingga tak perlu menjadi beban tersendiri. Perorangan dan badan usaha yang memiliki omzet per tahun kurang dari Rp 4.8M, pajak yang dikenakan hanya 1% dari omzet yang didapatkan.

Untuk pembayaran PPh atau Pembayaran Pajak  Penghasilan dilakukan setiap bulannya. Seseorang yang dikenakan wajib pajak,  ini harus menyerahkan form SSP yang telah diisi pada saat membayar. Selain itu, wajib pajak juga bisa dilakukan dengan cara e-Banking dan ATM.

Pebisnis online tidak hanya mencatat besarnya penghasilan yang diperoleh setiap bulannya, namun juga mengisi SSP dan membayar pajak setiap bulannya. Nantinya besaran penghasilan setiap bulannya diisi pada form yang telah disediakan di kantor pajak.

Itulah ulasan mengenai jenis-jenis perpajakan onloine shop. Dengan mengetahui jenis-jenis perpajakan online ini, Anda sebagai pebisnis online bisa lebih paham mengenai kewajiban yang harus dilakukan. Semoga ulasan ini bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi setiap pembacanya.